Anak Angkat: Hubungan Keperdataannya antara Orangtua Kandung dan Asuh

jasa pengacara jogja / yogyakarta

Anak Angkat – Kurang lebih pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum dengan tujuan mengalihkan anak dari orang tua atau yang bertanggung jawab atas anak tersebut terhadap orang tua angkat. (pp Nomor 54 Tahun 2007). Di Indonesia dikenal 3 jenis pengangkatan anak yaitu pengangkatan sesuai hukum islam, pengangkatan anak sesuai hukum perdata dan pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat. Ketiganya memiliki perbedaan akibat hukum. Dalam artikel singkat ini akan dijelaskan mengenai hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orangtua kandung dan orangtua asuhnya.

Berdasarkan perspektif Hukum Islam, setelah terjadi pengangkatan anak maka hubungan si anak dengan orangtua kandungnya (ayah dan ibu kandung) tidak putus. Selanjutnya, si anak bukan menjadi pewaris dari orang tua angkatnya namun si anak tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Namun, dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Adapun demikian, maka orangtua angkat bukan pula merupakan pewaris dari anak angkatnya. Selanjutnya dalam bukunya Muderis Zaini, orang tua angkat juga tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan si anak angkatnya. Anak angkat juga tetap menggunakan nama orangtua kandungnya, bukan menggunakan nama orangtua angkatnya. Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum islam pengangkatan anak lebih bersifat ke pengasuhan anak. Adapun pengasuhan anak dalam hukum islam bertujuan lebih kepada mengasuh agar si anak hidupnya tetap terjamin dan tidak menderita baik jasmani dan rohani.


Sedangkan apabila dilihat dari hukum perdata terdapat beberapa perbedaan. Dalam hukum perdata barat yaitu Staatblaad 1917 No 129 secara singkat dijelaskan bahwa anak angkat akan mendapatkan nama dari orang tua angkatnya dan anak angkat juga mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya. Apabila disimpulkan secara singkat maka hubungan perdata antara orangtua kandung dengan si anak menjadi putus. Namun, apabila dilihat dari hukum nasional pengangkatan anak tertulis secara singkat dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa hal tersebut tidak memutuskan hubungan si anak dengan orangtua kandungnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *