Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketentuan Force Majeure dalam Perjanjian di Indonesia

jasa pengacara jogja / yogyakarta

Dampak Pandemi COVID-19 – Definisi Perjanjian telah diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk dikatakan sebagai perjanjian, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat yang telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  • Suatu hal tertentu; dan
  • Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya. Apabila telah dipenuhi, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (berlaku Asas Pacta Sunt Servanda). Oleh karena itu, para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan kewajiban yang telah ditulis dalam perjanjian layaknya mentaati undang-undang dan tidak bisa ditarik kembali kecuali kedua belah pihak telah sepakat atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk menarik perjanjian.[1]

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia ada pada tanggal 2 Maret 2020.[2] Penyebarannya semakin meluas sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikeluarkan. Diberlakukannya PSBB ini tentu memberikan dampak pada seluruh aktivitas termasuk bagi debitur dalam memenuhi kewajibannya di suatu perjanjian. Namun perlu ditelisik lebih mengenai apakah Pandemi COVID-19 dapat semata-mata dikatakan sebagai Force Majeure dalam perjanjian?

Force Majeure, diatur dalam Pasal 1244 & 1245 KUHPerdata. Pada Pasal 1244 KUHPerdata pada intinya mengatakan bahwa apabila si berutang tidak dapat mengganti biaya, rugi dan bunga tepat pada waktu dilaksanakannya, ia harus dapat membuktikan penyebabnya, yaitu adanya suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan tidak adanya itikad buruk. Lalu pada Pasal 1245 KUHPerdata mengatakan bahwa keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja membuat si berutang berhalangan dalam melakukan kewajibannya.

Dari kedua pasal tersebut, maka unsur Force Majeure yang harus salah satunya harus

dapat dipenuhi adalah :

  • Objek perikatan musnah;
  • Peristiwa menghalangi debitur untuk melakukan kewajibannya
  • Peristiwa merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga terjadinya sebelum perjanjian dibuat
  • Peristiwa bukanlah tanggung jawab debitur karena tidak terkandung kesalahan debitur

Sehingga Pandemi COVID-19 tidak dapat serta merta dijadikan alasan Force Majeure untuk tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Debitur harus dapat membuktikan bahwa Pandemi COVID-19 menghalangi debitur untuk melakukan kewajibannya, bahwa Pandemi COVID-19 yang diakibatkan oleh kesalahan debitur, dan Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga kejadiannya sebelum perjanjian dibuat.


[1] Pasal 1338 KUHPerdata

[2] ‘Kronologi dan Urutan Munculnya 6 Orang Positiv Virus Corona di Indonesia’, Kompas.com. 9 Maret 2020. Diakses tanggal 26 Agustus 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/05280011/kronologi-dan-urutan-munculnya-6-orang-positif-virus-corona-di-indonesia?page=all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *