Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Yang Sudah Lahir

jasa pengacara jogja / yogyakarta

snw-partners.co – Sebuah perkawinan yang dilangsungkan pada dasarnya dinyatakan sah sampai ia dinyatakan batal. Suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila perkawinan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satu contohnya adalah apabila wali nikah dari suatu perkawinan ternyata tidak sah. Perkawinan yang batal akan membatalkan status perkawinan dari mempelai, sehingga setelah perkawinan dinyatakan batal maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan mempelai tersebut tidak menyandang status duda dan janda. Pembatalan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan perceraian yang di mana pasangan suami atau istri yang bercerai akan berstatus duda dan janda, pembagian harta dalam perceraian yang terikat dengan perjanjian kawin yang ada atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pertanyaannya adalah bagaimana dengan status hukum seorang anak dari pasangan yang telah dinyatakan batal perkawinannya?

Sebelumnya harus diketahui dahulu bahwa kita akan membahas hal mengenai pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan bagi pasangan muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan hanya dibolehkan kepada orang tertentu saja, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah para keluarga (garis lurus ke atas) dari suami atau istri, suami atau istri sendiri, pejabat yang berwenang atau ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut (setelah perkawinan tersebut putus). Lalu, alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, yaitu karena adanya ancaman dan atau salah sangka. Sedangkan alasan lainnya yang dapat dikemukakan adalah perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dan/atau tidak hadirnya kedua saksi pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 26). Apabila alasan dan pemohon telah memenuhi syarat, maka permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dinyatakan batal apabila keputusan Pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tetapi, putusan ini tidak akan berlaku surut terhadap status anak (Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan). Ini berarti status anak yang telah lahir sebelum perkawinan dibatalkan, masih berstatus sebagai anak yang sah secara hukum dari kedua orang tuanya seperti yang tertulis pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga orang tua masih terikat dengan kewajibannya seperti yang tertulis pada Bab X (Sepuluh) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan seperti ini bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang memang telah lahir selama perkawinan berlangsung. (Erlia Rizky Putri Zakarija)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *