Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

jasa pengacara jogja / yogyakarta

Pengaturan perceraian di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Dalam pasal 38 UUP tertulis bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pengajuan perceraian di muka pengadilan juga dilakukan setelah yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Adapun demikian, pasangan yang beragama Islam juga mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (”KHI”).

Dalam pasal 114 KHI, putusnya perkawinan dapat disebab karena perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak[1]. Adapun alasan-alasan perceraian terdapat dalam Pasal 116 KHI yaitu:

  1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  7. Suami melanggar taklik talak;
  8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selajutnya dalam pasal 117 KHI dijelaskan mengenai talak yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun jenis-jenis talak dibagi menjadi talak I, II dan III. Talak I atau talak II adalah talak raj’i dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah[2]. Sedangkan talak III adalah talak ba’in kubraa yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa iddahnya[3]. Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami[4].


[1] Pasal 115, Kompilasi Hukum Islam.

[2] Pasal 118, Kompilasi Hukum Islam.

[3] Pasal 120, Kompilasi Hukum Islam.

[4] Pasal 132, Kompilasi Hukum Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *