Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah, Apakah Bisa?

jasa pengacara jogja / yogyakarta

Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah – Berkaitan dengan artikel yang berjudul “Kepemilikan Tanah di Indonesia pada Perkawinan Campuran”, timbul gagasan mengenai pentingnya melakukan perjanjian perkawinan, khususnya pada perkawinan campuran untuk memisahkan harta. Berangkat dari situ, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau belum pernah dilakukan perjanjian perkawinan? Apakah bisa dibuat perjanjian perkawinan setelah para pihak melakukan perkawinan campuran?

Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement atau lebih sering disebut sebagai prenup saja diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tepatnya di Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

            “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Atau yang berarti perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah terjadinya perkawinan. Namun, aturan ini kemudian diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang pada intinya Putusan MK tersebut mengganti mengenai waktu kapan saja bisa membuat dan mendaftarkan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang mulanya hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan MK tersebut membuka jalan bagi pasangan yang hendak membuat perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan asalkan perjanjian perkawinan tersebut dibuat masih di dalam ikatan perkawinan. Jadi, perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat apabila pasangan suami istri telah bercerai. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan ini disebut sebagai postnuptial agreement. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah, untuk perjanjian dapat sah dan berlaku harus terlebih dahulu disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.

Maka dari itu, kesimpulannya, setelah Putusan MK 69/2015 dimungkinkan dibuat perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini memberi jalan keluar bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan hartanya setelah perkawinan agar WNI tetap dapat mempunyai hak milik atas tanah. Pemisahan harta dalam perkawinan tersebut berlaku efektif setelah disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *